Rabu, 26 Februari 2020. 13 x dibaca
Manado---Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Dr. H. Abdul Rasyid, M.Ag didampingi Kabid Bimas Islam Drs. Ulyas Taha, M.Pd dan Ketua Panitia Mustari Masloman, S.Ag membuka dan memberi materi pada kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Islam Konten Moderasi Beragama Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang dihadiri oleh 40 orang peserta di Quality Hotel Manado, 25-27 Februari 2020.
Dalam laporannya, Mustari Masloman mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Penyuluh Agama Islam tentang moderasi beragama dan mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan moderasi beragama.
Selanjutnya, dalam sambutan dan materinya, Abdul Rasyid mengingatkan bahwa Kementerian Agama diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembangunan masyarakat Indonesia dalam di bidang agama sekaligus sebagai penjaga moral bangsa. Hal tersebut diuraikan oleh Menteri Agama dengan mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Titik tekan dari uraian Pak Menteri Agama adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri berlandaskan pada asas gotong royong dengan 5 program prioritas yaitu pemberantasan korupsi, membuka whistleblower, peningkatan pendidikan keagamaan, program deradikalisasi melalui moderasi beragama dan sertifikasi halal", tegas orang nomor satu di jajaran Kementerian Agama Sulawesi Utara ini.
Abdul Rasyid juga mengingatkan dan memberi motivasi kepada para penyuluh agama untuk menjadi garda terdepan jika ada hal-hal di ruang publik yang bisa mencederai bangsa.
"Penyuluh Agama harus moderat. Penyuluh Agama yang moderat adalah penyuluh agama yang paham keagamaan dan kebangsaannya selaras dalam bingkai NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi pengikat. Penyuluh Agama harus memastikan bahwa pola pemikiran agama dan paham keagamaannya bersifat moderat dan paham kebangsaannya sudah harus selesai. Penyuluh Agama jangan ikut menyebarkan berita-berita negatif tentang pemerintah walaupun alasannya hanya meneruksan dari group lain; harus lebih bijak menggunakan media sosial, saring dulu baru sharing", pungkasnya. (adm)