Kanwil Kemenag Sulut Aplikasi
Kamis, 16 Juli 2020

Abdullah Ikuti Rakor Online PHU

28 May 2020


BOLMUT-  Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha (TU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Hi. Abdullah Diu, S.Ag, M.Pd  yang juga selaku Pelaksana Harian (PLH) Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah  (PHU) Kantor Kemenag Bolmut mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Haji Tahun 1441 H / 2020 M secara Online, Kamis (28/05/2020).

Hadir pada rapat, Kepala Bidang PHU Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) H. Rikson Hasanati, M.Pd.I selaku narasumber utama, dan para  Kepala Seksi pada Bidang PHU sekaligus memberikan infomasi terkait kelengkapan administrasi jamaah haji se-Sulut. 

Setelah dikonfirmasi, dirinya mengatakan meskipun belum ada kejelasan tentang pemberangkatan haji pada tahun ini, akan tetapi administrasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji harus diselesaikan sebagaimana mestinya.

Abdullah menambahkan, dalam rapat tersebut Penyelenggara Haji dan Umrah pusat memberikan informasi skema tentang pemberangkatan haji dengan situasi dan kondisi saat ini.

“Ada 3 skema yang disiapkan oleh pusat, yakni pertama, haji dengan kuota normal; kedua, haji dengan pembatasan jumlah jamaah dan yang ketiga, tidak ada pemberangkatan haji/batal”, jelas Abdullah.

“Masing-masing skema tersebut, pemerintah sudah menyiapkan kebijakannya, misalnya apabila yang terjadi adalah skema ketiga, maka pemerintah memberi ruang dengan mudah kepada jamaah untuk bisa dengan mudah menarik kembali dana pelunasannya. Termasuk juga Petugas Haji Daerah (PHD) jika tidak jadi, maka dana yang disetor oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan dikembalikan”, tambah Abdullah.

Sebagai informasi, jamaah haji  Bolmut yang berjumlah 26 jamaah secara administrasi hampir rampung 100% , masih menyesuaikan paspor untuk kuota tahap 2. 

Kepala Kantor Kemenag Bolmut, Drs. Amran Lamarang selaku Kepala Staf PHU Bolmut, menyatakan bahwa pada dasarnya jamaah calon haji Bolmut siap diberangkatkan, tinggal menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. (val)


Aplikasi