Rabu, 31 Oktober 2012, 20:40
REINVENTING GOVERNMENT

REINVENTING GOVERNMENTOleh : Suratno, S.Ag., MAP.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kab. Kepl. Sitaro

Birokrasi sebagai lembaga pelayanan publik merupakan aplikasi dari kerja pemerintah. Berhasil atau tidak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya tergantung bagaimana dengan kinerja lembaga birokrasinya. Sehingga banyak negara mencoba mencarikan format terbaik bagaimana birokrasi ini bisa berjalan dengan efektif dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sejak pertengahan tahun 1980-an di Eropa dan Amerika terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis dan hirarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan new public management.

Model public management mulai dikenal tahun 1980 an dan kembali populer tahun 1990 an yang mengalami beberapa bentuk perubahan, salah satunya Enterpreneurial Government (Osborne and Gaebler, 1992).

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, pelayanan publik perlu membenahi organisasi yang terbuka dan fleksibel, ramping atau pipih (flat), efisien dan rasional serta desentralisasi dengan menjadikan pelanggan sebagai pengemudi yang bebas menentukan kebutuhan dan tujuannya. Sehingga akan tercipta dan terbina keakraban dan keterbukaan pada dirinya. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler dalam reinventing government : prinsip pemerintah wirausaha yaitu;

Pertama, Pemerintah Katalis. Pemerintah katalis memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana (fungsi penyampai jasa dan penegakan). Selain itu, kemudian mereka menggunakan berbagai metode (kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak dan sebagainya) untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggung jawaban dan fleksibilitas.

Kedua, Pemerintah Milik Masyarakat. Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawai negeri (dan juga pejabat terpilih, politisi) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.

Ketiga, Pemerintah Kompetitif. Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

Keempat, Pemerintahan Berorientasi Misi. Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyerderhanakan sistem administratif, seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan. Mereka menyarankan setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberi kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut, dalam batas-batas legal.

Kelima, Pemerintahan Berorientasi Pada Hasil. Pemerintahan yang result oriented mengubah fokus dari input (kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mereka mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran.

Keenam, Pemerintahan Berorientasi Pelayanan. Pemerintah berorientasi pelayanan memperlakukan masyarakat yang dilayani siswa, orang tua siswa, pembayar pajak, orang mengurus KTP, pelanggan telepon sebagai pelanggan mereka melakukan survey pelanggan, menetapkan standar pelayanan memberi jaminan dan sebagainya. Dengan masukan dan intensif ini, mereka mendesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.

Ketujuh, Pemerintah Wirausaha. Pemerintahan wirausaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar, menuntut return of investment. Mereka memanfatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi, untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berfikir mendapatkan dana operasional.

Kedelapan, Pemerintahan Antisipatif. Pemerintahan antisipatif adalah pemerintahan yang berfikir kedepan. Mereka mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan statistis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

Kesembilan, Pemerintahan Desentralisasi. Pemerintahan desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang lain dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan, atau pelaksana untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.

Terakhir sepuluh, Pemerintahan Berorientasi Pasar. Pemerintah berorientasi pasar sering memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan mereka menciptakan insentif keuangan insentif pajak, pajak hijau, affluentfees. Dengan cara ini organisasi swasta atau anggota masyarakat berprilaku yang mengarah pada pemecahan masalah social.

Munculnya konsep new management (manajemen baru) telah menggeser paradigma birokrasi yang sebelumnya memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, diantaranya birokrasi yang sulit ditembus, sentralistis, top down, hirarki yang sangat panjang serta tidak produktif karena cenderung hanya menghabiskan anggaran saja. Akibatnya adalah kelambanan, bertele-tele dan mematikan kreatifitas diarahkan menjadi birokrasi yang efisien, efektif dan produktif.

Penataan ulang atau menemukan kembali (reinventing) birokrasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika telah melihatkan hasil yang maksimal. Peran organisasi publik dan pegawai pemerintah yang dulunya hanya berfokus melayani masyarakat (public service) dan meninggalkan orientasi input (penghasilan). Namun, sekarang pemerintahannya telah memikirkan input dalam rangka memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan semua sumber daya alam, lingkungan, teknologi dan sumber daya manusia yang ada.

Sebagaimana studi David Osborne dan Ted Gaebler dalam reinventing government how the enterpreneurial spirit is transformating the public sector, maka pemerintahan di era yang akan datang tentu dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara kerja yang efisien sekaligus memerlukan public servicer (pelayanan publik) yang memiliki jiwa enterpreneur, bukan hanya menghabiskan anggaran fiskal yang ada.

Pemerintahan yang pertama memberikan respon terhadap berbagai realitas baru ini di Amerika adalah pemerintah daerah, karena sebagian besar daerahlah yang menjalani jalan buntu dalam masalah finansial. Di bawah tekanan finansial yang hebat, para pemimpin daerah dan negara bagian tidak punya pilihan lain kecuali mengubah cara mereka menjalankan usaha-usahanya.. Negara bagian pertama yang merespon adalah California, dibawah pemerintahan Ronald Reagen tahun 1980. Kemudian para walikota dan gubernur menjalankan sistem kemitraan negeri swasta dan mengembangkan beberapa cara alternatif untuk memberikan pelayanan. Mereka mencoba menjalankan pemerintahan dengan manajemen perusahaan, organisasi pengetahuan dan kota swadaya, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai lembaga provit, untuk menutupi permasalahan-permasalahan finansial daerah dan negara bagian.

Pemerintahan wirausaha yang merupakan salah satu dari 10 prinsip reinventing government yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler sejak tahun 1980-an telah dilaksanakan oleh kota dan negara bagian di Amerika Serikat. Walikota Indiana Polis, William Hudnut dalam pidatonya pada tahun 1986 mengatakan: pemerintah wirausaha bersedia meninggalkan program dan metode lama. Ia bersifat inovatif, imajinatif dan kreatif serta berani mengambil resiko. Ia juga mengubah beberapa fungsi kota menjadi sarana penghasil uang ketimbang penguras anggaran, menjauhkan diri dari alternatif tradisonal yang hanya memberikan sistem penolong hidup. Ia bekerjasama dengan sektor swasta, menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perusahaan dan mengadakan berbagai usaha yang menghasilkan laba. Ia berorientasi pasar, memusatkan pada ukuran kinerja, memberi penghargaan terhadap jasa. Ia pun mengatakan, mari kita selesaikan pekerjaan ini, dan tidak takut mengimpikan hal-hal yang besar.

Wajah Birokrasi kita Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sepanjang orde baru tetap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi mendapat pencitraan negatif dari masyarakat. Birokrasi adalah lembaga yang berbelit-belit, lamban, menghalangi kemajuan, prosedural dan mengenyampingkan substansi dan tidak efisien. Di zaman orde baru birokrasi merupakan lembaga representasi dan juga unsur terpenting dari keberadaan sistem politik otoriter yang dilestarikan oleh Soeharto selama ± 32 tahun. Birokrasi, baik sipil maupun militer, menjadi instrumen terpenting dari format politik orde baru. Kondisi birokrasi yang bertahan cukup lama di Indonesia, ini manyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan birokrasi itu bukan banyak berperan melayani kepentingan masyarakat tetapi justru untuk memperkuat dan melayani keputusan rezim.

Menyadari terjadi kebobrokan dalam birokrasi di Indonesia menjadi salah satu latar belakang munculnya reformasi politik yang kemudian melahirkan kebijakan desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah, birokrasi yang netral dan profesional, transparan dan akuntabel serta terwujudnya birokrasi yang mampu merespon tuntutan masyarakat lokal. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tema sentral reformasi total yang dibicarakan adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, terciptanya good governance, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Selain itu reformasi juga diharapkan bisa memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan.

Perubahan penting yang diharapkan masyarakat dalam paradigma baru pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah adalah tumbuhnya sebuah birokrasi daerah yang mampu menjadi salah satu pilar penunjang demokratisasi pada tingkat lokal. Momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan perbaikan lembaga (institutional reform), perbaikan sistem manajemen keuangan publik dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (rethinking government) yang kemudian di ikuti reinventing government untuk menciptakan pemerintahan baru yang lebih baik. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah akan bisa melaksanakan jalan pemerintahan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Masa transisi pemerintah dengan adanya peralihan dari orde baru ke orde reformasi, tentu saja ada harapan perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah karena ada kewengan-kewenangan baru yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom, pemerintah propinsi dan kabupaten harus mencari format baru pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.061830 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 987146
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.